Palembang - Aliansi Pendukung Reformasi PSSI (APRP) bertekad meneruskan aksi dan berkampanye menurunkan Nurdin Halid sebagai ketua umum PSSI. Tak cuma PSSI pusat, yang di daerah pun harus direformasi.

"Jika Nurdin Halid mundur itu bukan berarti persoalan PSSI sudah selesai. Nurdin berkuasa lantaran didukung oleh para pengurus PSSI di daerah. Jadi revolusi PSSI bukan sebatas menurunkan Nurdin tapi juembersihkan orang-orangnya yang berada di daerah," kata Ruspanda Karibullah dari APRP, dalam sebuah perbincangan dengan pers di Palembang, Senin (28/02/2011).

Menurut Ruspanda, sistem yang bobrok di PSSI itu tidak mungkin dilakukan oleh satu orang. "Logikanya, jika daerah menentang Nurdin, pasti dia tidak akan diusung kembali menjadi calon ketua. Ini artinya Nurdin Halid merupakan tokoh yang dilahirkan orang-orang yang tidak benar. Jadi tidak fair juga jika hanya menyalahkan Nurdin Halid. Semua pengurus PSSI bertanggungjawab, termasuk yang ada di daerah," ujarnya.

Beberapa hal yang menjadi sikap yang sama di tingkat PSSI yakni penggunaan anggaran negara dalam menghidupkan sebuah klub sepakbola profesional. "Ada semacam perjuangan yang sama di kalangan mereka mengenai kebutuhan itu," ujarnya.

Dan, lanjutnya, inti persoalan PSSI itu terletak pada penggunaan anggaran negara tersebut.

"Kalau mereka tidak menggunakan anggaran negara mungkin orang tidak mempersoalkannya. Tapi, karena menggunakan anggaran negara dengan sikap mereka yang lebih takut sama FIFA dibandingkan pemerintah maupun rakyat Indonesia. Itu menjijikan. Enak saja mereka itu, sudah menggunakan uang negara tapi justru tunduk pada FIFA. Tapi jangan-jangan FIFA yang dijadikan tameng, artinya bukan kehendak FIFA sesungguhnya," kata Ruspanda.

Menurut Ruspanda hari ini Senin (28/02/2011) aksi menuntut reformasi PSSI di Palembang istirahat sejenak. "Besok atau lusa aksi kembali digelar. Bentuknya akan lebih kreatif," ujarnya.